Revisi Undang-Undang Perkawinan

Undang–Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 lahir antara lain dari perjuangan panjang kaum perempuan Indonesiayang sejak era kemerdekaan berjuang untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak-hak kaum perempuan di wilayah hukum perkawinan. Tetapi setelah 32 tahun implementasinya, Undang-Undang ini banyak menuai kritik. Salah satu kritik yang mendasar yaitu Undang-Undang ini dianggap mencampuri urusan private warganegaranya terlalu jauh. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 34. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut harus direvisi ataupun diamandemen untuk beberapa bagian saja, mengingat masih banyak bagian dari Undang-Undang tersebut masih layak dipertahankan

Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia

This paper discusses the problem of national security in Indonesia. In the aftermath of cold war, the Indonesian security problem has been evolved and became more complicated. Embracing not only security in its traditional meaning but also in non traditional meaning. However, the national security policy, particularly Indonesian comprehensive security policy, remained in its old fashion stand. Therefore, this paper offers an alternative paradigm in complementing Indonesian comprehensive security policy by emphasizing the needs to adopt human security paradigm as mentioned by UNDP in 1994

Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi dan Diskresi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Belakangan ini makin maraknya kriminalisasi yang dilakukan anak dibawah umur, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dan juga Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan- persoalan yang timbul, khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan) atau dengan restorative justice, dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah pertama hal-hal apakah yang melatar belakangi pelaksanaan diversi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kedua bagaimanakah peran penyidik dalam pelaksaan diversi dan diskresi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiani ini adalah Normatif yaitu bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, bentuk penelitiannya adalah Deskriptis Analisis yaitu menggambarkan asas-asas umum, dengan data penelitian Sekunder adalah bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dianalisa dan disusun secara kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat diketahui; bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, seperti beijing rules, dan Peraturan Nasional, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002, TR Kabareskrim, dan Kesepakatan 5 (lima) departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversi penyidik memegang peranan penting, salah satunya adalah sebagai gerbang utama masuknya kasus kasus anak. Namun pada pelaksanaanya ditemukan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada penyidik, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi. Sehubungan dengan hal itu maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait, juga memperjelas dan memperkuat pelaksanaan diversi dalam suatu Peraturan Pemerintah

Herd Immunity Against Rabies Among Dogs in Ambon

The objectives of this study were to reveals factors associated with level of herd immunity against rabies. Four hundred and eighteen blood samples were collected from five subdistricts and 14 villages using stratified and household cluster methods. The result in ELISA test is ≥ 0,5 IU/ml, dog titers sample was stated as protective to rabies. The result showed that the prevalence of protective antibody titers was very low i.e. 3.35%. Linear regression analysis reveals subdistrict of Nusaniwe, subdistrict of Baguala, dog owner education, post-vaccination period of 0 - 6 months, sex, and dogs kept as a guard house contribute to protective level of antibody titers. Unweighted logistic regression revealed that subdistrict of Baguala (OR = 0.05), subdistrict of Sirimau (OR = 0.09), dog kept as a guard house (OR = 3.96), dog owner education (OR = 12.29), and post-vaccination period of 0 - 6 months (OR = 27.08) are significantly associated with dog\u27s immunity . V accination programs need to be improved by considering the four factors that emerged in these two regression results.Keywords : rabies, level of dog\u27s immunity , ELISA, Ambon, post-vaccinatio

Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional

In Indonesia, the concept of Internally Displaced Persons (IDPs) has not obvious enough and become the basis of thought yet. It can be seen from the regulation that regulate the IDPs which none of those regulations uses IDPs terminology. Another provides evidence is no regulation in act level regarding IDPs. The best regulation regarding IDPs in Indonesia is Presidential Decree Number 3 year 2001. The consequence of this condition, IDPs problems could not handle properly. Contrary condition with International, there are several instruments can be apply to resolve the IDPs problem such as the 1951 Refugee Convention, the 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, The Second Additional Protocol 1977. The protection of victims of non-International armed conflicts, and The Guiding Principles on Internal Displacement (Guiding Principles). International bodies dealing with IDPs, like UNHCR could not directly access IDPs in Indonesia because of state sovereignty. This article is trying to provide the big picture of IDPs condition and the policy in Indonesia relating to the International law

Kajian Kasus-kontrol Avian Influenza Pada Unggas Di Jawa Timur, Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa YOGYAKARTA= a Case-control Study on Avian Influenza in Poultry in East Java, Central Java and YOGYAKARTA Special Province.

Kajian kasus-kontrol yang dirancang untuk menyidik kejadian avian influenza (Al) dan mencari hubungannya dengan faktor resiko penyakit, telah dilakukan terhadap 218 dusun di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kasus (109 dusun) adalah dusun yang pernah dilaporkan atau sedang mengalami kasus AI, dan kontrol (109 dusun), adalah dusun yang dilaporkan belum pernah mengalami, tetapi dekat dengan dusun kasus. Kuesioner digunakan untuk menjaring variabel yang diperkirakan berasosiasi dengan kejadian AI. Data yang diperoleh dianalisis dengan Chi Square (x2) dan odds ratio (OR). Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor adanya hewan pengerat (OR = 1,90), faktor adanya burung liar (OR = 24,00), faktor pekerja pulang sehabis kerja (OR = 2,65), dan faktor sektor III (OR = 1,79) mempunyai asosiasi karat dengan kejadian AI di suatu dusun, sedangkan beberapa faktor biosekuriti berasosiasi lemah (OR = 1,0 – 1,5) terhadap kejadian Al